Palembang, beritakitanew.com – Kondisi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta dampak kabut asap di Kota Palembang menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Hingga 17 September 2026, tercatat 406 kejadian kebakaran lahan dengan total luas terdampak mencapai sekitar 254,23 hektare.
Kondisi tersebut terungkap saat Wali Kota Palembang, Drs. Ratu Dewa, M.Si., mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago meninjau Posko Karhutla di Kantor Kecamatan Kertapati, Jalan Sriwijaya Raya KM 14, Jumat (18/9/2026).
Peninjauan tersebut turut dihadiri Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, serta jajaran Komandan Operasi Satuan Tugas (Satgas) Karhutla Sumatera Selatan.
Kunjungan dilakukan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi Karhutla di Sumatera Selatan, termasuk kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran baru, dampak kekeringan, serta pencemaran udara yang berpotensi memengaruhi masyarakat Kota Palembang.
Dalam arahannya, Menko Polkam Djamari Chaniago menekankan pentingnya strategi penanganan Karhutla yang terukur dengan memusatkan kekuatan pada wilayah yang memiliki potensi kebakaran tinggi.
More Read
Pemetaan titik rawan dan prediksi lokasi kemunculan api dinilai penting agar personel maupun peralatan dapat dikerahkan secara efektif. Penanganan juga perlu dilakukan dengan prinsip efisiensi kekuatan, terutama pada lokasi yang membutuhkan respons segera.
Hal tersebut menjadi perhatian karena kebakaran di wilayah sekitar Palembang, khususnya Kabupaten Ogan Ilir, berpotensi berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palembang.
Selain pemadaman, upaya pencegahan juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah bersama aparat dan masyarakat didorong meningkatkan pengawasan di kawasan rawan serta menertibkan aktivitas pembakaran yang melanggar ketentuan.
More Read
Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Indonesia masih menghadapi tingginya titik panas, di antaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau dan Jambi.
Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi dengan jumlah titik panas yang tinggi. Meski trennya menunjukkan penurunan, kondisi tersebut tetap membutuhkan kewaspadaan karena titik panas masih berpotensi berkembang menjadi kebakaran lahan.
Penanganan dilakukan melalui kombinasi kekuatan darat, operasi water bombing, pemetaan titik panas, serta patroli untuk mengantisipasi munculnya titik api baru.
406 Kejadian Karhutla
Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa memaparkan kondisi Karhutla di wilayahnya. Berdasarkan data hingga 17 September 2026, tercatat 406 kejadian kebakaran lahan dengan total luas terdampak sekitar 254,23 hektare.
Sejumlah kecamatan mencatat kejadian cukup tinggi, yakni Kertapati sebanyak 64 kejadian, Gandus 60 kejadian, Alang-Alang Lebar 56 kejadian, Ilir Barat I sebanyak 50 kejadian, dan Sukarami 49 kejadian.
Pada tingkat kelurahan, kejadian tertinggi tercatat di Kelurahan Gandus sebanyak 39 kejadian, Bukit Baru 30 kejadian dan Sukamulya 28 kejadian.
More Read
Sejumlah lokasi bahkan mengalami kebakaran berulang. Jalan Tanjung Barangan, Kecamatan Ilir Barat I, tercatat mengalami kebakaran sebanyak 14 kali. Kemudian Jalan Talang Kepuh, Kecamatan Gandus, sebanyak 12 kali dan Jalan Mayjend Satibi Darwis sebanyak tujuh kali.
Dalam periode 1 Agustus hingga 17 September 2026, terdapat sejumlah hari dengan kejadian kebakaran lahan harian pada kisaran 10 hingga 15 kejadian.
Data tersebut menjadi dasar bagi Pemkot Palembang untuk meningkatkan pengawasan, khususnya di kawasan yang memiliki riwayat kebakaran berulang.
Kekeringan Berdampak ke Warga dan Lahan Pertanian
Selain Karhutla, Pemkot Palembang juga menghadapi dampak kekeringan di sejumlah wilayah.
Kekurangan air untuk kebutuhan rumah tangga tercatat terjadi di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, yang berdampak terhadap 720 kepala keluarga.
Kondisi serupa terjadi di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Sematang Borang, yang berdampak terhadap 58 kepala keluarga, serta Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring, sebanyak empat kepala keluarga.
Kekeringan juga berdampak terhadap lahan pertanian. Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus, mengalami kekeringan pada lahan dan sawah seluas sekitar 407 hektare.
Sementara di Kelurahan Bukit Baru dan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, lahan terdampak kekeringan mencapai sekitar 22 hektare.
Di Kecamatan Kertapati, kekeringan tercatat berdampak pada Kelurahan Karya Jaya, Kemasrindo dan Keramasan dengan luas sekitar 21,5 hektare.
Meski demikian, ketersediaan air bersih di Kota Palembang secara umum masih dalam kondisi aman dan terkendali.
Perumda Tirta Musi tidak mengalami penurunan produksi maupun distribusi air bersih. Bahkan, pada periode Mei hingga Agustus 2026, sejumlah indikator pelayanan mengalami peningkatan.
Ketersediaan air baku meningkat 6,3 persen, produksi air bersih naik 5 persen dan distribusi air bersih meningkat 5,1 persen.
Untuk mendukung penanganan dampak kekeringan dan Karhutla, Perumda Tirta Musi menyiapkan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki ke wilayah terdampak.
Selain itu, disiapkan titik hidran kebakaran di Unit Pelayanan KM 4 seberang Polda Sumatera Selatan serta fasilitas kran pengisian air mobil tangki di seluruh Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan booster Perumda Tirta Musi.
Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan mobil tangki dari berbagai instansi yang terlibat dalam penanganan kebakaran.
ISPU Palembang Capai 302
Di tengah kondisi Karhutla dan kekeringan, kualitas udara Kota Palembang juga menjadi perhatian serius.
Berdasarkan data pemantauan pada 17 hingga 18 September 2026, nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dalam 24 jam terakhir, pada rentang pukul 23.00 WIB hingga 04.00 WIB, berada di atas angka 300 dengan status berbahaya.
Pada Jumat (18/9/2026) pukul 04.00 WIB, nilai ISPU Kota Palembang tercatat mencapai 302.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena dapat meningkatkan risiko paparan pencemar udara terhadap masyarakat, sehingga diperlukan kewaspadaan dan langkah perlindungan dari dampak asap Karhutla.
Dampaknya terhadap kesehatan juga mulai terlihat dari peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Hingga 17 September 2026, tercatat 752 kasus ISPA harian. Jumlah tersebut meningkat 46 kasus dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 706 kasus.
Kasus ISPA tertinggi tercatat di Kecamatan Sukarami sebanyak 91 kasus. Berdasarkan kelompok usia, kasus terbanyak berada pada rentang 19 hingga 59 tahun dengan jumlah 320 kasus.
61 Posko Kesehatan Disiagakan
Sebagai bentuk kesiapsiagaan pelayanan kesehatan, Pemkot Palembang telah membentuk 61 posko kesehatan yang tersebar di 42 puskesmas.
Pendistribusian masker melalui puskesmas juga telah mencapai 55.400 buah untuk membantu melindungi masyarakat dari paparan asap dan partikel pencemar udara.
Pemkot Palembang juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 63 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Kota Palembang sebagai Daerah Terdampak Asap Kebakaran Hutan dan Lahan.
Dalam kebijakan tersebut, proses pembelajaran dapat dilakukan secara daring, luring maupun kombinasi dengan mempertimbangkan nilai ISPU.
Apabila nilai ISPU berada di atas 200, kegiatan pembelajaran tatap muka dihentikan dan dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh.
TPA Dijaga 24 Jam
Antisipasi juga dilakukan terhadap potensi kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pemkot Palembang melakukan penyiraman setiap hari serta menempatkan petugas piket selama 24 jam.
Hingga 17 September 2026, kondisi TPA dilaporkan aman. Sosialisasi larangan pembakaran sampah dan lahan juga terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan.
Di sisi lain, pengawasan lingkungan diperkuat melalui program Jaga Kampung yang didukung 1.605 personel Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
Selain itu, terdapat 327 sistem keamanan lingkungan (Siskamling), yang terdiri dari 160 Siskamling aktif dan 167 Siskamling tidak aktif.
Pemkot Palembang juga mengoperasikan posko siaga lapangan di 18 kecamatan, melakukan pemantauan dan pelaporan selama 24 jam, serta patroli di delapan kecamatan rawan dan lokasi yang memiliki riwayat kebakaran berulang.
Untuk mendukung respons pemadaman, Kota Palembang memiliki 10 posko pemadam kebakaran dengan total 232 personel.
Masyarakat dapat melaporkan kejadian darurat melalui layanan panggilan terpadu 112 maupun Call Center BPBD Kota Palembang di nomor 0821 6447 3403.
Respons Cepat Jadi Tantangan
Penanganan Karhutla di Kota Palembang masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan sumber air akibat kekeringan, akses menuju lokasi kebakaran yang sulit, hingga potensi terjadinya kebakaran secara bersamaan di beberapa wilayah.
Kondisi angin dan lahan yang kering juga dapat mempercepat penyebaran api sehingga membutuhkan respons cepat serta kesiapsiagaan personel.
Karena itu, sinergi antara pemerintah, petugas pemadam, aparat keamanan, relawan dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman Karhutla dan dampak kabut asap.
Melalui kunjungan Menko Polkam bersama jajaran pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemkot Palembang tersebut, koordinasi penanganan Karhutla diharapkan semakin diperkuat.
Pemetaan wilayah rawan, kesiapsiagaan personel, pencegahan kebakaran, pengendalian kualitas udara, pelayanan kesehatan serta perlindungan masyarakat menjadi langkah penting untuk menghadapi potensi kebakaran lanjutan dan dampak kekeringan di Kota Palembang. (vie)
