Palembang, beritakitanew.com – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru memimpin Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Aktivitas Ilegal Refinery di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), yang digelar di Ruang Rapat Bina Praja, Rabu (16/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Herman Deru menegaskan bahwa penyelesaian persoalan aktivitas penyulingan minyak ilegal di Muba harus tetap mengedepankan ketentuan hukum, aspek keselamatan, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat.
“Saya ingin ini segera terselesaikan. Regulasi ini tidak di tingkat daerah, tetapi di pusat. Kita harus menemukan solusi agar kondisi ekonomi tetap kondusif dan masyarakat dapat berusaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Herman Deru.
Menurutnya, kegiatan penyulingan yang selama ini dilakukan masyarakat perlu diarahkan melalui pembinaan, terutama menyangkut aspek keselamatan, legalitas kegiatan, serta tata kelola distribusi.
Herman Deru menilai penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dengan demikian, penanganan aktivitas ilegal tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.
More Read
Sementara itu, perwakilan SKK Migas, Bambang Dwi Januarto, menyampaikan bahwa upaya penertiban perlu dilakukan secara humanis. Menurutnya, penanganan aktivitas penyulingan harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat serta memastikan kebutuhan ekonomi mereka dapat berjalan dengan baik.
Bupati Muba H. Toha mengatakan, aktivitas penyulingan minyak telah berlangsung dalam waktu lama dan menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat.
Karena itu, ia berharap penyelesaian persoalan tersebut dapat dilakukan secara komprehensif sehingga upaya penegakan aturan tetap berjalan tanpa menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian masyarakat.
More Read
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah bersama pihak terkait untuk mencari langkah penyelesaian terhadap aktivitas refinery ilegal di Muba, dengan tetap memperhatikan aspek hukum, keselamatan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. (vie)
