Banyuasin, beritakitanew.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin mulai menyiapkan penggunaan dana bantuan presiden (Banpres) sebesar Rp15 miliar untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampaknya terhadap masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng., mengatakan, Banyuasin merupakan salah satu daerah yang mendapatkan dukungan anggaran tersebut. Dana Rp15 miliar itu telah dibagi untuk sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tugas dalam penanganan karhutla dan dampaknya.
“Jadi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan Banpres sebesar Rp15 miliar. Dana ini sudah kita bagi kepada OPD pengampu, yaitu BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas PU,” ujar Erwin.
Menurutnya, masing-masing OPD memiliki peran berbeda dalam pemanfaatan anggaran tersebut. Dinas Kesehatan, misalnya, menyiapkan pos-pos kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla.
“Sejauh ini posko kesehatan untuk dampak asap sudah ada. Salah satunya dari dana tersebut digunakan untuk membuat pos-pos kesehatan yang dipergunakan memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang terdampak karhutla,” jelasnya.
More Read
Sementara itu, Dinas Sosial menyiapkan anggaran untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak bencana asap dan karhutla.
“Di Dinas Sosial sudah disediakan anggaran untuk membantu bantuan pangan bagi masyarakat yang terdampak,” katanya.
Untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU), lanjut Erwin, anggaran diarahkan untuk mendukung ketersediaan sumber air, antara lain melalui pembangunan embung dan sumur bor. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat menunjang kebutuhan air dalam proses pemadaman kebakaran.
More Read
“Sedangkan PU digunakan untuk membuat embung, kemudian sumur bor dalam rangka menyediakan air untuk memadamkan api,” ujarnya.
Adapun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyuasin akan memanfaatkan dukungan anggaran untuk pengadaan berbagai peralatan penanganan karhutla. Di antaranya selang, kendaraan pemadam kebakaran serta dukungan insentif bagi petugas dan masyarakat yang terlibat sebagai relawan.
“BPBD untuk alat-alat, seperti selang, kemudian motor, mobil damkar, dan juga bantuan insentif untuk petugas serta masyarakat relawan,” ungkap Erwin.
Erwin memastikan anggaran tersebut telah tersedia dan tinggal direalisasikan sesuai dengan kebutuhan serta pelaksanaan kegiatan di masing-masing OPD.
“Anggarannya sudah ada, tinggal pelaksanaan. Jadi begitu OPD melaksanakan, langsung dicairkan,” tegasnya.
Terkait jumlah masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan, khususnya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan asap karhutla, Erwin mengatakan pihaknya masih akan mengecek data terbaru dari Dinas Kesehatan Banyuasin.
More Read
“Untuk data ISPA sendiri saya belum cek. Nanti saya lihat di Dinas Kesehatan, berapa banyak masyarakat yang terdampak,” pungkasnya. (vie)
