Palembang, beritakitanew.com – Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., menghadiri Workshop Eksternal Peninjauan Kurikulum Berbasis Outcome-Based Education (OBE) Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang, Rabu (3/6/2026).
Pada kesempatan tersebut, Askolani yang juga merupakan salah satu tenaga pengajar di Universitas IBA menyampaikan sejumlah pokok pikiran strategis mengenai arah pendidikan hukum di masa depan yang harus mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.
Dalam sambutannya, Askolani menegaskan bahwa dunia hukum saat ini tidak lagi hanya berkutat pada persoalan peraturan dan pengadilan. Transformasi digital yang berkembang pesat, mulai dari kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), digitalisasi birokrasi, ekonomi digital, perlindungan data pribadi hingga kejahatan siber, telah mengubah wajah pemerintahan dan praktik hukum secara mendasar.
“Kita sedang berada pada era perubahan yang sangat cepat. Oleh karena itu, pendidikan tinggi hukum harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga memiliki kemampuan praktis, keterampilan komunikasi, penguasaan teknologi informasi, kemampuan bahasa asing, integritas moral, serta kapasitas beradaptasi terhadap perubahan global,” ujar Askolani.
Menurutnya, lulusan Fakultas Hukum harus mampu menjembatani kebutuhan teori dan praktik sehingga dapat memberikan solusi atas berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat.
More Read
“Lulusan Fakultas Hukum tidak boleh hanya sekadar menguasai teori di bangku kuliah, melainkan harus mampu beradaptasi dengan cepat dan mengimplementasikan keilmuannya secara praktis untuk menjawab dinamika serta tantangan nyata di tengah masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Askolani menekankan pentingnya penyusunan kurikulum yang responsif, adaptif, dan visioner guna menjawab kebutuhan pembangunan daerah maupun nasional.
Menurutnya, kurikulum hukum yang ideal harus disusun melalui sinergi dan kolaborasi aktif antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia usaha, praktisi hukum, lembaga peradilan, serta masyarakat.
More Read
“Penyusunan kurikulum hukum yang ideal memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar lulusan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan tantangan pembangunan ke depan,” ungkapnya.
Sebagai kepala daerah, Askolani mengaku melihat kebutuhan sumber daya manusia di bidang hukum semakin kompleks. Pemerintah daerah membutuhkan sarjana hukum yang kompeten, profesional, dan siap kerja, khususnya dalam penyusunan produk hukum daerah, harmonisasi regulasi, pemberian legal opinion terhadap kebijakan publik, pengelolaan kontrak dan investasi, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, penguasaan hukum digital, perlindungan data pribadi, hingga penyelesaian sengketa secara efektif dan berkeadilan.
Di akhir sambutannya, Askolani memberikan apresiasi kepada Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang yang dinilai serius melakukan peninjauan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE).
Menurutnya, langkah tersebut merupakan keputusan strategis dalam upaya melahirkan lulusan hukum yang unggul, profesional, berintegritas, dan memiliki daya saing global, sehingga mampu berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan serta masyarakat yang semakin maju. (vie)
