Palembang, beritakitanew.com — Kota Palembang ditetapkan sebagai salah satu lokasi pembukaan studi lapangan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I dan II Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026.
Pembukaan kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kamis (10/9/2026). Penetapan Palembang sebagai lokasi studi lapangan menjadi bentuk kepercayaan sekaligus kesempatan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang untuk berbagi praktik baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terkait peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam studi lapangan tersebut, peserta akan mengunjungi tiga lokus pembelajaran yang mewakili sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ketiga lokus itu yakni Dinas Sosial Kota Palembang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang, serta RSUD Palembang BARI.
Ketiga lokasi tersebut dipilih untuk memberikan gambaran kepada peserta mengenai penerapan kepemimpinan pengawas dalam mengelola pelayanan publik, melakukan inovasi, membangun kolaborasi, serta merespons kebutuhan masyarakat.
Salah satu lokus yang menjadi perhatian adalah RSUD Palembang BARI, khususnya dalam pengembangan inovasi pelayanan kesehatan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Salah satu inovasi unggulan rumah sakit tersebut adalah layanan “Jemputan Abang”, yakni layanan antar-jemput pasien secara gratis bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan mobilitas maupun kendala transportasi.
Selain inovasi pelayanan, RSUD Palembang BARI juga dinilai konsisten membangun budaya pelayanan yang mengedepankan transparansi dan pengelolaan pengaduan masyarakat. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Dari sisi capaian, RSUD Palembang BARI telah mengantongi akreditasi Paripurna. Rumah sakit tersebut juga meraih Juara II Kompetisi Inovasi Kota Palembang Tahun 2025 serta menerima penghargaan dari BPJS Kesehatan atas komitmennya dalam mendorong transformasi digital pelayanan kesehatan.
Sementara itu, di Dinas Sosial Kota Palembang, peserta studi lapangan akan mempelajari pola penanganan permasalahan sosial yang mengedepankan kolaborasi lintas sektor, akurasi data, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.
Salah satu program strategis yang menjadi sorotan adalah Sekolah Rakyat, yang merupakan bagian dari program prioritas nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Melalui studi lapangan ini, peserta PKP diharapkan tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai tata kelola pelayanan publik, tetapi juga dapat melihat secara langsung bagaimana kepemimpinan dan inovasi diterapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang berbagi pengalaman antarlembaga dalam mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih efektif, responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Ril/vie)

