Jakarta, beritakitanew.com — Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, SH., MH bersama Wakil Bupati Banyuasin, Ir. Netta Indian, SP kembali menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan program Banyuasin Bangkit, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan melalui visi “Banyuasin Makmur”.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Republik Indonesia. Kerja sama ini menjadi yang pertama dilakukan Pemkab Banyuasin sebagai langkah strategis dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairannya.
Penandatanganan MoU berlangsung di Ruang Rapat Orca, Gedung Mina Bahari IV Lantai 11, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta, Senin (27/04/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Askolani menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari implementasi visi-misi Asta (Askolani–Netta), khususnya dalam menjaga dan mengelola potensi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
Menurutnya, Kabupaten Banyuasin memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Tercatat, produksi perikanan tangkap laut mencapai sekitar 49.410,543 ton, sementara produksi perikanan perairan umum daratan mencapai sekitar 13.985,078 ton. Selain itu, Banyuasin juga memiliki wilayah perairan umum daratan terluas di Sumatera Selatan serta kawasan kampung perikanan budidaya di Sungai Rengit.
“Oleh karena itu, kerja sama ini sangat penting untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Ke depan, kita dapat bersinergi dalam pengawasan usaha perikanan, baik budidaya, tangkap, maupun pengolahan, termasuk dalam penanganan tindak pidana perikanan,” ujar Askolani.
Ia menambahkan, kerja sama ini juga mencakup patroli bersama di wilayah Banyuasin dengan dukungan armada speedboat PSDKP, pertukaran data (sharing data), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Langkah cepat Pemkab Banyuasin ini mendapat apresiasi dari Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, Saiful Umam, S.St.Pi., M.M. Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini, dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 36 provinsi telah menjalin kesepakatan serupa.
More Read
“Kami sangat mengapresiasi Kabupaten Banyuasin, khususnya Bupati Askolani, atas komitmen dan semangatnya dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan. Ini menunjukkan bahwa meskipun di tingkat kabupaten, Banyuasin mampu bergerak cepat dan progresif,” ungkapnya.
Usai penandatanganan, Bupati Askolani juga disambut langsung oleh Direktur Jenderal PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M. Dalam kesempatan tersebut, Askolani diperkenalkan dengan sistem Vessel Monitoring System (VMS), yakni teknologi pemantauan kapal perikanan dan kabel bawah laut yang digunakan untuk mendukung pengawasan di sektor kelautan.
Penandatanganan kerja sama ini juga dilakukan bersama sejumlah daerah lain, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, Papua, Papua Barat, dan Papua Tengah, sebagai bagian dari upaya nasional dalam memperkuat pengawasan sumber daya kelautan Indonesia. (vie)
