Palembang, beritakitanew.com – Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru resmi mengukuhkan Farid Firman sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan di Griya Agung Palembang, Senin (5/10/2026).
Pengukuhan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, sekaligus mampu mendukung percepatan pembangunan di Sumatera Selatan.
Prosesi pengukuhan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Kepala BPKP RI, dilanjutkan dengan pengukuhan oleh Gubernur Herman Deru, penandatanganan berita acara, serta penyerahan memori jabatan.
Dalam sambutannya, Herman Deru menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi BPKP yang selama ini aktif mendampingi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dalam tata kelola keuangan dan penganggaran.
Menurut Herman Deru, keberadaan BPKP sangat penting dalam membantu pemerintah daerah memastikan setiap kebijakan anggaran dapat direncanakan dan dilaksanakan secara tepat serta dapat dipertanggungjawabkan.
More Read
“Kerja sama kita sudah berjalan sangat baik. BPKP telah membantu menavigasi kebijakan anggaran provinsi hingga kabupaten/kota, sehingga kita dapat menjaga pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel,” ujar Herman Deru.
Ia menilai berbagai capaian pembangunan yang tercermin melalui data statistik menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan telah memberikan hasil positif.
“Progres yang tergambar dari data statistik membuktikan kerja keras kita tidak sia-sia karena memiliki navigator yang tepat,” katanya.
More Read
Kepada Farid Firman yang baru dikukuhkan, Herman Deru meminta agar komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah segera diperkuat. Ia berharap sinergi yang telah terbangun selama ini dapat dilanjutkan dan ditingkatkan.
“Selamat atas amanah baru ini. Kita harus melanjutkan kolaborasi yang sudah terjalin erat. Saya minta Kepala BPKP Sumsel yang baru untuk segera merapat dan berdiskusi,” tegasnya.
Herman Deru juga mengingatkan para bupati dan wali kota agar mampu mencermati sekaligus memanfaatkan ruang improvisasi kebijakan anggaran di tengah berbagai keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat realisasi program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
“Di tengah keterbatasan, kita tidak boleh mengeluh karena masyarakat menantikan realisasi RPJMD. Kita harus menjadi soft breaker atau pengurai masalah,” ujarnya.
Ia menambahkan, implementasi program pembangunan membutuhkan perencanaan yang matang serta pendampingan agar kebijakan anggaran tetap berada dalam koridor aturan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
More Read
“Implementasinya membutuhkan perencanaan matang yang perlu dibimbing oleh BPKP. Mari kita satukan visi demi pengelolaan keuangan yang akuntabel,” tambah Herman Deru.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD), Dr. Setya Nugraha, S.E., M.I.B.A., CGCAE, CHRP, QIA, CIAE., yang hadir mewakili Kepala BPKP RI, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap keberadaan BPKP.
Setya berharap kolaborasi antara BPKP dengan pemerintah daerah, Forkopimda, serta seluruh instansi di Sumatera Selatan dapat terus diperkuat sehingga pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah berjalan semakin efektif.
“Kami berharap kolaborasi dengan Forkopimda dan seluruh instansi di Sumsel dapat terus terjalin dengan cepat dan baik. Terima kasih telah memberikan ruang yang luas bagi BPKP untuk mengabdi dan berkontribusi di daerah,” ungkapnya.
Pengukuhan Farid Firman tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang, jajaran Forkopimda Sumsel, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan.
Dengan dikukuhkannya kepala perwakilan yang baru, BPKP Sumsel diharapkan semakin optimal menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan keuangan berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (vie)
