Palembang, beritakitanew.com — Pemerintah Kota Palembang mendapat dukungan pemerintah pusat berupa bantuan logistik dan peralatan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus mengantisipasi dampak asap yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.
Bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut diserahkan usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 yang digelar di Griya Agung Palembang, Senin (31/8/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.
Adapun bantuan yang diterima Pemkot Palembang terdiri atas 25 unit alat pelindung diri (APD), lima roll selang berukuran 1,5 inci, empat unit pompa jinjing 2 HP, dua unit mesin pompa air 6 HP, dua unit nozzle, serta dua unit flexible tank.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan yang sebelumnya telah diusulkan Pemkot Palembang guna memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan karhutla di lapangan.
More Read
“Bantuan ini sesuai dengan kebutuhan yang kita usulkan, terutama untuk mendukung penanganan di lapangan, termasuk sarana pemadaman seperti pompa dan selang,” ujar Ratu Dewa.
Ia mengungkapkan, Pemkot Palembang terus meningkatkan kesiapsiagaan menyusul masih terjadinya kebakaran lahan di sejumlah wilayah.
Berdasarkan data yang disampaikan, luas lahan yang terbakar di Kota Palembang saat ini mencapai sekitar 185,4 hektare. Namun, sebagian besar lahan yang terbakar merupakan lahan mineral, bukan lahan gambut, sehingga relatif lebih cepat dalam proses penanganannya.
More Read
Ratu Dewa menegaskan, sejak awal dirinya telah meminta seluruh jajaran Satuan Tugas (Satgas) Karhutla untuk mempercepat proses pemadaman dan meningkatkan pemantauan terhadap titik-titik rawan kebakaran.
Pemkot Palembang juga melibatkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk membantu memenuhi kebutuhan air bagi petugas pemadam di lokasi kebakaran.
“Kita terus melakukan percepatan pemadaman. PDAM juga kita libatkan untuk membantu kebutuhan air sehingga petugas di lapangan dapat bekerja lebih maksimal,” katanya.
Siapkan Posko Kesehatan 24 Jam
Selain fokus pada penanganan kebakaran, Pemkot Palembang juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak asap yang ditimbulkan karhutla.
Ratu Dewa menyebutkan, berdasarkan pemantauan hingga pukul 10.00 WIB, posisi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kota Palembang berada di urutan keenam. Kondisi kualitas udara tersebut turut dipengaruhi asap dari kebakaran lahan yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota lain di Sumatera Selatan.
Untuk menjaga kesehatan masyarakat, Pemkot Palembang telah menyiapkan posko kesehatan dan memastikan pelayanan dapat berjalan selama 24 jam.
More Read
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah dalam memberikan pelayanan apabila masyarakat mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
Hotspot Menurun, Kewaspadaan Tetap Ditingkatkan
Sementara itu, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengatakan kehadiran pemerintah pusat di Sumatera Selatan merupakan bagian dari upaya memastikan arahan Presiden terkait penanganan karhutla dapat dilaksanakan secara optimal di lapangan.
Menurut Raja Juli, tren karhutla di Sumatera Selatan saat ini menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, jumlah titik panas atau hotspot menunjukkan tren penurunan.
Meski demikian, kondisi tersebut belum menjadi alasan untuk menurunkan kewaspadaan. Pemerintah tetap meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan tidak muncul titik api baru.
“Walaupun trennya menurun, kita belum boleh lengah. Kewaspadaan dan pencegahan harus tetap dilakukan agar titik api tidak kembali bertambah,” tegasnya.
Raja Juli juga mengingatkan masyarakat maupun perusahaan agar tidak melakukan aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu dan memperluas karhutla.
Ia menambahkan, tren penurunan hotspot juga terjadi secara nasional, termasuk di sejumlah wilayah seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan.
Namun, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan dan penanganan secara terpadu guna memastikan kondisi karhutla tetap terkendali dan dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan. (vie)
