Palembang, beritakitanew.com – Upaya memperkuat tata kelola pengelolaan kekayaan negara melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mendapat perhatian dalam kegiatan Round Table Discussion Nagara Institute featuring Akbar Faizal Uncensored yang digelar di Ballroom Hotel Aston Palembang, Kamis (27/8/2026).
Diskusi tersebut mengangkat tema “PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dan Misi Menutup Celah Kebocoran Kekayaan Negara”. Forum ini menjadi ruang untuk membahas berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan kekayaan negara, khususnya dalam memperbaiki tata kelola sektor ekspor.
Managing Director Business 3 Danantara Asset Management, Febriany Eddy, menegaskan bahwa berbagai kritik dan masukan terhadap Danantara merupakan bagian penting dalam proses pembenahan lembaga tersebut.
Menurutnya, tujuan utama yang ingin dicapai adalah membangun tata kelola yang lebih kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, kritik yang bersifat konstruktif justru diperlukan untuk memperbaiki sistem yang sedang dibangun.
“Tujuannya semua sepakat baik dan ini penting bagi negara. Danantara harus berhasil. Kritik itu bagus kalau membangun, karena kita bisa berdiskusi, memperbaiki dan membuatnya menjadi lebih baik,” ujar Febriany.
More Read
Ia menambahkan, Danantara ke depan tidak ingin membangun sistem yang bergantung pada individu maupun perusahaan tertentu. Sebaliknya, penguatan sistem akan dilakukan melalui proses yang berbasis data dan teknologi.
Menurut Febriany, salah satu langkah yang tengah diarahkan adalah membangun digital platform yang mampu mendukung pengelolaan data secara lebih terintegrasi. Dengan dukungan teknologi dan data yang kredibel, transparansi dan akuntabilitas diharapkan semakin kuat.
“Fokus DSI adalah memperbaiki tata kelola. Perbaikan tata kelola itu nantinya dengan membangun digital platform, menggunakan teknologi dan data. Dengan teknologi dan data ini akan ada kredibilitas, transparansi dan tracking,” jelasnya.
More Read
Dengan pendekatan tersebut, kata dia, Danantara tidak akan berfokus pada individu atau perusahaan tertentu. Yang menjadi perhatian utama adalah membangun sistem, proses dan tata kelola yang kuat sehingga pengelolaan kekayaan negara dapat dilakukan secara lebih transparan.
“Jadi kita tidak bicara individu tertentu atau perusahaan tertentu. Kita bicara suatu sistem, proses dan tata kelola yang baik. Itu yang kita andalkan ke depan,” katanya.
Dampak Ekspor Jangan Hanya Dilihat dari Sisi APBN
Sementara itu, Peneliti Nagara Institute sekaligus SKSG Universitas Indonesia, Dr. R. Eddy Sewandono, SH., MS, menilai pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia merupakan langkah yang cukup baik. Namun, menurutnya, ruang lingkup perhatian pemerintah tidak boleh hanya terbatas pada persoalan under invoicing dan transfer pricing.
Ia menilai persoalan dalam aktivitas ekspor jauh lebih kompleks. Pemerintah perlu melihat seluruh mata rantai kegiatan ekspor, termasuk dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, pelaku usaha lokal hingga perekonomian daerah.
“Danantara membentuk DSI ini sudah cukup bagus. Namun, standing point-nya sebenarnya masih kurang karena lebih menelaah terkait under invoicing dan transfer pricing. Sementara di lapangan, masalah ekspor itu jauh lebih kompleks,” ungkap Eddy.
Menurutnya, dampak kegiatan ekspor tidak semestinya hanya dihitung berdasarkan keuntungan ekonomis yang masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
More Read
Dampak lingkungan, misalnya, juga harus menjadi perhatian. Jika kegiatan eksploitasi sumber daya alam menimbulkan kerusakan lingkungan, banjir, maupun persoalan ekologis lainnya, maka harus ada perhitungan terhadap kerugian yang ditanggung masyarakat dan pemerintah daerah.
“Kalau nanti terdampak lingkungan, misalnya banjir akibat kegiatan ekspor, apakah hanya dilihat dari sisi ekonomis bagi APBN? Sementara kerugian dari adanya ekspor tersebut tidak diberikan kepada instansi yang harus menutupi kerusakan lingkungan,” jelasnya.
Eddy juga menyoroti dampak kegiatan ekspor terhadap ekosistem ekonomi di daerah. Menurutnya, aktivitas ekspor melibatkan mata rantai yang panjang, mulai dari pengusaha lokal, masyarakat, transportasi hingga berbagai sektor pendukung lainnya.
Karena itu, pemerintah harus memastikan agar pemutusan atau perubahan mata rantai dalam aktivitas ekspor tidak justru menimbulkan kerugian bagi daerah dan masyarakat.
“Bagaimana ekosistem yang ada di daerah ini bisa terbantu? Misalnya transportasi yang selama ini berhubungan dengan eksportir. Kalau diputus mata rantainya, bagaimana meng-cover dan menggantinya supaya pemerintah daerah tidak rugi?” katanya.
Ia menegaskan, persoalan tersebut penting diperhitungkan karena keberadaan aktivitas ekspor tidak hanya memberikan dampak kepada perusahaan dan pemerintah pusat, tetapi juga membentuk ekosistem ekonomi di daerah.
“Banyak sekali ekosistem di daerah, pengusaha-pengusaha lokal dan masyarakat yang ada. Jadi pemerintah harus lebih mencermati impact dari ekspor itu sendiri, bukan hanya under invoicing dan transfer pricing,” tegasnya.
Menurut Eddy, under invoicing dan transfer pricing memang merupakan persoalan penting yang harus diawasi. Namun, pemerintah juga harus melihat impact value atau nilai dampak yang ditimbulkan dari aktivitas ekspor secara menyeluruh.
“Ini merupakan poin penting. Pemerintah harus peduli terhadap dampak keseluruhan dari aktivitas ekspor, sehingga tujuan memperkuat tata kelola kekayaan negara tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat dan daerah,” pungkasnya.
Diskusi Nagara Institute tersebut pada akhirnya menegaskan pentingnya membangun tata kelola kekayaan negara yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan lingkungan serta perlindungan terhadap ekosistem ekonomi masyarakat di daerah. (vie)
