Palembang, beritakitanew.com – Pertemuan penting yang membahas tata kelola tarif angkutan batu bara di Palembang berakhir tanpa keterangan resmi kepada publik.
Ketua Tim Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, memilih tidak memberikan penjelasan kepada wartawan usai rapat yang digelar di Hotel Santika primer Palembang, Rabu (24/6/2026).
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat dan pimpinan perusahaan strategis milik negara, di antaranya Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara,
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Direktur Utama Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), serta Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA).
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan pentingnya agenda yang dibahas, mengingat tata kelola angkutan batu bara merupakan salah satu aspek strategis yang berkaitan dengan sektor transportasi, logistik nasional, serta industri pertambangan.
More Read
Namun, setelah rapat berakhir, wartawan yang telah menunggu untuk memperoleh informasi terkait hasil pembahasan tidak mendapatkan penjelasan yang diharapkan.
Saat dimintai keterangan, Herman Khaeron tidak menjawab pertanyaan mengenai materi maupun kesimpulan rapat. Ia hanya mengarahkan wartawan untuk meminta informasi kepada Direktur Utama PT KAI, Boby.
Sayangnya, Boby juga tidak memberikan pernyataan kepada awak media. Upaya konfirmasi kemudian dilakukan kepada pihak PT KAI melalui Humas PT KAI, Aida Suryanti.
More Read
Namun, Aida mengaku tidak dapat menjelaskan substansi rapat karena tidak mengikuti jalannya pertemuan.
“Maaf, saya tidak mengikuti rapat sehingga tidak bisa menjelaskan hasil pembahasannya,” ujar Aida kepada wartawan.
Hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai, tidak ada satu pun pihak yang memberikan keterangan resmi terkait hasil, rekomendasi, maupun tindak lanjut dari pembahasan yang dilakukan dalam forum tersebut.
Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya di kalangan awak media yang hadir. Pasalnya, isu tata kelola tarif angkutan batu bara bukan hanya menyangkut kepentingan korporasi dan BUMN, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas distribusi komoditas strategis nasional yang berdampak pada perekonomian daerah maupun nasional.
Sejumlah wartawan menyayangkan minimnya keterbukaan informasi dalam kegiatan tersebut. Mereka menilai forum yang melibatkan lembaga negara dan perusahaan milik negara semestinya memberikan ruang informasi yang memadai kepada publik, terutama terkait hasil pembahasan yang memiliki nilai strategis.
Ketiadaan penjelasan resmi dari penyelenggara maupun peserta rapat membuat publik belum mengetahui arah kebijakan, evaluasi, maupun rekomendasi yang dihasilkan dalam pembahasan tata kelola tarif angkutan batu bara tersebut.
More Read
Padahal, transparansi informasi dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel, terlebih ketika pembahasan menyangkut sektor strategis yang memiliki dampak luas terhadap kepentingan masyarakat dan dunia usaha. (*)
