JAKARTA, beritakitanew.com — Sekretaris Daerah Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, ST., MM., MBA., IPU., ASEAN Eng., bersama Kepala BPKAD Banyuasin, Dra. Yuni Khairani, M.Si., mengikuti Workshop Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah Level Pimpinan Angkatan III Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Gedung E, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, Jakarta Barat, pada Selasa (21/4/2026).
Workshop yang digelar selama dua hari, 21 hingga 22 April 2026, ini diikuti oleh para Sekretaris Daerah dan Kepala BPKAD terpilih dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pimpinan daerah dalam mengelola fiskal secara lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi nasional.
Dalam workshop tersebut, salah satu materi yang menjadi fokus pembahasan adalah rencana penyaluran Dana Bagi Hasil Kurang Bayar (DBH KB) melalui skema talangan berbunga yang akan difasilitasi oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Saat ini, skema tersebut masih dalam tahap penyusunan dasar hukum, termasuk mekanisme dan negosiasi tingkat bunga, yang akan dibahas lebih lanjut pasca workshop.
More Read
Pemerintah daerah yang berminat memanfaatkan skema ini diminta untuk segera menyusun perencanaan kebutuhan pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur dasar. Nantinya, apabila DBH KB direalisasikan, usulan tersebut akan diajukan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dibahas lebih lanjut.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga memberikan arahan terkait strategi menutup kekurangan anggaran daerah akibat penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).
Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan, pemerintah daerah didorong untuk memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
More Read
Untuk itu, turut dihadirkan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagai mitra strategis dalam memberikan penjaminan proyek-proyek infrastruktur.
Melalui skema KPBU, pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan berbagai proyek strategis seperti pembangunan jalan, jembatan, sistem penyediaan air minum (PDAM), pengelolaan sampah, serta infrastruktur pelayanan publik lainnya secara lebih inovatif dan berkelanjutan.
Isu lain yang turut menjadi perhatian adalah tingginya persentase belanja pegawai di sejumlah daerah. Berdasarkan data yang dipaparkan, lebih dari 90 persen pemerintah daerah memiliki komposisi belanja pegawai di atas 30 persen dari total anggaran. Kondisi ini dinilai dapat membatasi ruang fiskal untuk belanja pembangunan.
Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk melakukan efisiensi belanja sekaligus mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai inovasi dan pemanfaatan potensi lokal secara maksimal.
Melalui keikutsertaan dalam workshop ini, Pemerintah Kabupaten Banyuasin diharapkan dapat semakin memperkuat strategi pengelolaan keuangan daerah yang lebih sehat, produktif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (vie)
