Jakarta, beritakitanew.com — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN terus memperkuat perannya dalam mendukung ekosistem perumahan nasional melalui percepatan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) dari sisi pasokan (supply) maupun permintaan (demand). Langkah ini menjadi bagian dari strategi transformasi Beyond Mortgage BTN untuk menghadirkan sistem pembiayaan perumahan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Hingga 18 Mei 2026, BTN mencatat realisasi pencairan atau booked KPP nasional mencapai sekitar Rp2,97 triliun. Nilai tersebut terdiri atas KPP Supply sebesar Rp1,98 triliun dan KPP Demand sebesar Rp987 miliar.
Dari target tahunan, realisasi tersebut masing-masing telah mencapai sekitar 33 persen dari kuota KPP Supply tahun 2026 sebesar Rp6 triliun dan 25 persen dari kuota KPP Demand sebesar Rp4 triliun.
Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, mengatakan keseimbangan antara sisi supply dan demand menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sektor perumahan nasional.
“Kami di BTN menyadari bahwa penyediaan hunian layak bagi masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya dari satu sisi. KPP Supply hadir untuk memperkuat kapasitas pengembang dalam membangun proyek perumahan, sementara KPP Demand memastikan masyarakat memiliki akses pembiayaan yang terjangkau untuk memiliki rumah guna mendukung usaha. Dengan menyinergikan kedua aspek tersebut, BTN ingin memastikan ekosistem perumahan nasional dapat tumbuh lebih sehat, berkelanjutan, dan memberikan dampak ekonomi yang luas,” ujar Nixon dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/5/2026).
Sebagai bagian dari percepatan penyaluran KPP, BTN juga aktif menggelar akad massal di berbagai daerah. Pada 3 Mei 2026 di Surabaya, BTN memfasilitasi proses closing bagi 245 debitur KPP dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp305,26 miliar.
Dari jumlah tersebut, pembiayaan sisi supply terdiri atas 66 pengembang senilai Rp171 miliar, enam kontraktor sebesar Rp30 miliar, serta 10 toko bangunan dengan nilai pembiayaan Rp50 miliar. Sementara dari sisi demand, tercatat 163 debitur dengan total pembiayaan mencapai Rp53 miliar.
Selanjutnya pada 7 Mei 2026 di Bandar Lampung, BTN kembali menggelar akad massal KPP dengan realisasi pembiayaan KPP Supply sebesar Rp162,6 miliar untuk 100 debitur, serta KPP Demand sebesar Rp4,6 miliar.
More Read
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi BTN dalam mempercepat penyerapan pembiayaan sekaligus memperkuat konektivitas antara pengembang dan konsumen di berbagai daerah.
Secara nasional, penyaluran KPP Supply BTN sebesar Rp1,98 triliun telah didukung oleh 178 debitur dari skala UMKM maupun wilayah. Wilayah Jawa Barat menjadi salah satu kontributor terbesar dalam penyaluran tersebut, disusul wilayah Sulampua yang meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Kinerja tersebut mencerminkan komitmen BTN dalam mendukung percepatan pembangunan perumahan yang lebih merata di seluruh Indonesia.
Sementara itu, dari sisi permintaan masyarakat, KPP Demand BTN berhasil menjangkau 781 debitur nasional dengan nilai pencairan mencapai Rp987 miliar. Wilayah Jabanus tercatat menjadi wilayah dengan penyaluran terbesar, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan rumah yang terjangkau.
Nixon menambahkan, integrasi antara KPP Supply dan KPP Demand menjadi strategi utama BTN dalam memperkuat penyerapan pembiayaan perumahan di lapangan.
“Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang terjangkau harus diimbangi dengan kesiapan pasokan dari pengembang. Karena itu BTN terus melakukan penyelarasan agar proyek-proyek yang didukung melalui KPP Supply dapat terhubung langsung dengan basis konsumen KPP Demand kami. Dengan integrasi tersebut, proses penyaluran pembiayaan perumahan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” katanya.
Selain memperkuat pembiayaan, BTN juga terus mengembangkan ekosistem perumahan melalui berbagai inovasi digital, di antaranya platform Bale Properti serta program BTN Housingpreneur yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas mitra pengembang.
Melalui berbagai langkah tersebut, BTN optimistis dapat menjaga pertumbuhan penyaluran KPP hingga akhir tahun sekaligus mendukung target pembiayaan perumahan nasional dan memperluas inklusi finansial bagi masyarakat Indonesia. (Ril/BTN)
