Palembang, beritakitanew.com — Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan) Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang berlangsung di Novotel Palembang, Rabu (6/5/2026).
Kehadiran Wabup Netta menunjukkan komitmen aktif Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam mengawal percepatan pembangunan proyek strategis nasional tersebut. Pemkab Banyuasin terus berupaya memastikan berbagai kendala di lapangan dapat segera diselesaikan melalui solusi terbaik bagi seluruh pihak terkait.
Dalam arahannya, Netta menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin tidak ingin proses pembangunan jalan tol terus mengalami hambatan, mengingat pentingnya keberadaan jalan tol bagi mobilitas masyarakat, khususnya menjelang hari besar keagamaan.
“Yakinlah Bapak-bapak yang hadir di sini, kami Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus berupaya untuk memediasi dan juga untuk pihak BPN, pihak HK agar terus dicarikan solusi yang terbaik dan secepatnya. Jangan kita terus berlarut-larut,” tegasnya.
Netta juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penyelesaian pembangunan Jalan Tol Palembang–Betung. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan pihak pelaksana proyek menjadi kunci utama dalam mengatasi berbagai hambatan di lapangan.
More Read
“Ini juga sudah saya atensikan setiap saya hadir di setiap rapat, pun dengan Pak Menko juga disampaikan masalah Tol Palembang-Betung. Semoga ke depannya tiga bulan dari sini tol sudah selesai,” ujar Netta.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Kasubdit Intelijen Kejaksaan Agung, Imran Yusuf. Kegiatan ini bertujuan memastikan target operasional jalan tol dapat tercapai tepat waktu, sekaligus mencari solusi konkret terhadap berbagai kendala teknis maupun sosial yang menghambat proses konstruksi.
Adapun ruas yang menjadi fokus pembahasan dalam rakor kali ini meliputi seksi satu, seksi dua, dan seksi tiga pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
More Read
Beberapa agenda utama yang dibahas antara lain identifikasi kendala pembebasan lahan, audit terhadap titik-titik yang masih terkendala administrasi maupun sanggahan warga, langkah preventif terhadap potensi gangguan keamanan di area proyek, hingga penyesuaian teknis terhadap kondisi geografis di lapangan.
Selain itu, rakor juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara kontraktor pelaksana dan pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan selama proses pembangunan berlangsung.
Pemerintah optimistis, melalui sinergi dan koordinasi yang kuat, sisa pengerjaan konstruksi Jalan Tol Trans Sumatera dapat dipercepat sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat secara luas dalam waktu dekat. (vie)
