Palembang, beritakitanew.com – Polemik pembagian harta bersama (gono-gini) dalam persoalan rumah tangga berujung penyegelan sebuah rumah di Kompleks Perumahan The Adress, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Jumat (21/11/2026).
Penyegelan dilakukan oleh kuasa hukum Genta, Afdhal Azmi Jambak dan Partner. Rumah tersebut menjadi salah satu objek sengketa pembagian harta bersama antara Genta dan Didi.
Advokat Afdhal Azmi Jambak mengatakan, penyegelan dilakukan karena hingga kini belum ada kesepakatan mengenai pembagian aset tersebut. Menurut dia, pihaknya telah empat kali mengupayakan penyelesaian melalui dialog dan musyawarah untuk mencapai mufakat.
“Pada hari ini kami sudah menyampaikan kepada kuasa hukum pihak Didi bahwa klien kami ingin mengambil sejumlah barang yang berada di dalam rumah tersebut. Namun, karena tidak ada penyelesaian, terpaksa rumah ini kami segel,” ujar Afdhal.
Di sisi lain, kuasa hukum Didi menyampaikan bahwa pihaknya sebenarnya telah menawarkan sejumlah opsi penyelesaian pembagian harta bersama kepada Genta.
Opsi pertama berupa uang sebesar Rp500 juta, tetapi tawaran tersebut ditolak. Selanjutnya, pihaknya menawarkan rumah yang berada di kawasan Seduduk Putih.
Bahkan, tawaran tersebut kembali ditingkatkan dengan memberikan rumah di kawasan Seduduk Putih beserta satu unit mobil Mitsubishi Pajero.
Sementara itu, rumah di Kompleks Perumahan The Adress yang kini menjadi objek sengketa merupakan tempat tinggal kliennya, Didi.
Kuasa hukum Didi juga menjelaskan bahwa kliennya selama ini hanya menguasai secara fisik rumah tersebut. Adapun dokumen kepemilikan, menurut keterangannya, berada dalam penguasaan pihak Genta.
Atas kondisi tersebut, pihaknya mendorong agar persoalan pembagian harta bersama diselesaikan melalui mekanisme hukum di pengadilan apabila musyawarah tidak menemukan titik temu.
“Kalau memang tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, jalan satu-satunya adalah menempuh jalur pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Pihak kuasa hukum Didi juga berharap aparat penegak hukum tetap bersikap netral dan menghormati ranah keperdataan dalam persoalan tersebut.
Menurut dia, status kepemilikan maupun hak atas objek rumah di Kompleks Perumahan The Adress semestinya ditentukan melalui proses hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sementara itu, kedua belah pihak dijadwalkan kembali melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat pada Sabtu Jam 17:00 Wib. (21/11/2026).
Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan titik temu terkait pembagian harta bersama sehingga sengketa tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan tanpa harus melalui proses persidangan. (vie)

