Kapolda Sumsel Tinjau Sumur Minyak Hindoli, Penataan Diperketat dan Warga Lokal Diprioritaskan

berita kita new
6 Min Read

MUBA, beritakitanew.com – Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., melakukan inspeksi dan pengecekan langsung kawasan sumur minyak masyarakat di Hindoli, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menata aktivitas sumur minyak rakyat agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan serta kaidah teknik pertambangan yang baik.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sumsel didampingi perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Bambang, serta perwakilan Pertamina. Penataan kawasan juga melibatkan Polres Muba, Pemerintah Kabupaten Muba, TNI, SKK Migas, dan Pertamina.

Peninjauan dilakukan menyusul masih adanya aktivitas ribuan sumur minyak masyarakat yang belum sepenuhnya menerapkan standar pengelolaan, keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan.

Kapolda Sumsel mengatakan, inspeksi tersebut bertujuan memastikan pengelolaan sumur minyak masyarakat berlangsung secara tertib, aman, dan sesuai aturan.

Sebab, aktivitas yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, persoalan sosial, hingga gangguan keamanan.

Menurutnya, Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 menjadi salah satu landasan dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola sumur minyak sesuai ketentuan yang berlaku.

Ke depan, pengelolaan sumur minyak rakyat diharapkan dilakukan melalui mekanisme yang lebih terorganisasi, termasuk dengan melibatkan koperasi yang dipercaya pemerintah daerah.

Kapolda juga menekankan pentingnya kesamaan persepsi seluruh pemangku kepentingan agar proses penataan dapat berjalan optimal.

Ia berharap kawasan Hindoli bisa menjadi percontohan pengelolaan sumur minyak masyarakat, tidak hanya bagi Kabupaten Muba, tetapi juga daerah lain yang memiliki kondisi serupa.

Salah satu poin penting dalam penataan tersebut adalah pemberdayaan tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah bersama pihak terkait telah menyepakati bahwa pemilik sumur yang berasal dari luar Kabupaten Muba tetap harus memprioritaskan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja di lapangan.

Kebijakan ini diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan, menekan angka pengangguran, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muba.

Selain itu, pembinaan juga akan diarahkan kepada pemilik sumur, pekerja, koperasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dari sisi keselamatan, Kapolda menegaskan pentingnya penerapan aturan jam operasional, termasuk larangan aktivitas pekerjaan pada malam hari guna meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Hal ini mengingat adanya potensi bahaya gas yang dapat memicu kebakaran maupun ledakan.

Pengaturan jam kerja juga diperlukan untuk mengantisipasi kelelahan pekerja serta mencegah potensi penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.

Karena itu, pengawasan terhadap jam operasional, kondisi pekerja, dan penerapan standar keselamatan harus dilakukan secara konsisten.

Selain keselamatan, penataan kawasan juga mencakup penguatan sistem pendataan dan pengawasan terhadap setiap orang yang beraktivitas di lokasi sumur minyak.

Seluruh pekerja maupun pihak yang berkepentingan diwajibkan memiliki identitas dan tercatat secara jelas guna mencegah masuknya pihak yang tidak bertanggung jawab serta menjaga keamanan kawasan operasional.

Bupati Muba H. Toha Tohet menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten akan terus mendorong pembinaan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi di kawasan sumur minyak tersebut.

“Potensi sumber daya alam di Muba harus mampu membuka kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Toha.

Ia juga berharap seluruh pemilik sumur dapat mematuhi aturan penataan yang telah disepakati. Termasuk membangun fasilitas pengelolaan yang lebih terorganisasi sehingga kawasan sumur minyak tidak lagi terkesan semrawut.

Sementara itu, mekanisme pengelolaan dan penyaluran hasil produksi minyak masih harus melalui sejumlah tahapan sesuai ketentuan.

Persetujuan terhadap titik sumur telah menjadi bagian dari proses yang berjalan. Selanjutnya, dukungan Pertamina serta persetujuan tim gabungan menjadi tahapan penting sebelum kegiatan pengelolaan dan penerimaan hasil produksi dapat dilaksanakan.

Aspek transparansi pembagian hasil juga menjadi perhatian agar seluruh pihak memahami hak dan kewajibannya, sekaligus memastikan manfaat ekonomi dari aktivitas sumur minyak dapat dirasakan masyarakat.

Kepala SKK Migas Sumbagsel, Bambang, menambahkan bahwa penataan kawasan Hindoli tidak hanya berorientasi pada pengaturan aktivitas produksi minyak.

Lebih dari itu, upaya tersebut bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mencegah terulangnya persoalan sosial dan kecelakaan kerja.

Ia berharap kawasan Hindoli dapat menjadi model pengelolaan sumur minyak masyarakat yang tertib, transparan, dan memenuhi kaidah teknik pertambangan yang baik sehingga dapat diterapkan di wilayah lain.

Senada, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa keterlibatan kepolisian dalam penataan sumur minyak masyarakat merupakan bagian dari penguatan sinergi bersama pemerintah daerah, TNI, SKK Migas, dan Pertamina.

Menurutnya, koordinasi lintas sektor sangat penting untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta keselamatan masyarakat dalam menjalankan aktivitas di kawasan operasional sumur minyak.

Melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, penataan sumur minyak rakyat di Hindoli diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan kepastian mekanisme pengelolaan.

Dengan demikian, potensi sumber daya alam Muba dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek keselamatan kerja, keamanan, dan kelestarian lingkungan. (Ril/vie)

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *