Palembang, beritakitanew.com – PT PLN (Persero) bersama Komisi XII DPR RI memperkuat sinergi untuk mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke pelosok desa.
Langkah ini dilakukan guna memastikan masyarakat di wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik dapat menikmati pasokan energi yang memadai, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Auditorium Iconplus Regional SBS, Palembang, Jumat (20/11/2026).
Sejumlah agenda strategis menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut, di antaranya percepatan Program Listrik Desa (Lisdes), penyaluran Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal, serta peningkatan kualitas infrastruktur jaringan distribusi listrik.
Program tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong pembangunan dari desa dan mewujudkan pemerataan ekonomi nasional.
Kunjungan kerja dipimpin Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, bersama sejumlah anggota Komisi XII DPR RI.
Turut hadir Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Hendriansyah, S.T., M.Si., yang mewakili Gubernur Sumatera Selatan; Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar; Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN Indonesia Power, Daniel Eliawardhana; serta General Manager PLN UID Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (S2JB), Diksi Erfani Umar.
Dalam pembahasan, Komisi XII DPR RI menyoroti pentingnya percepatan tindak lanjut usulan Program Listrik Desa dan BPBL, terutama di wilayah Sumatera Selatan dan Jambi.
Selain melalui perluasan jaringan listrik konvensional, pemanfaatan PLTS komunal juga dinilai menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi desa-desa yang secara geografis sulit dijangkau jaringan listrik.
Tidak hanya pemerataan akses, peningkatan keandalan infrastruktur distribusi, termasuk perbaikan gardu dan jaringan listrik, serta kesiapan pasokan energi untuk mendukung pertumbuhan sektor industri turut menjadi perhatian.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengatakan percepatan elektrifikasi desa membutuhkan perhatian dan kerja sama seluruh pihak agar masyarakat yang belum menikmati listrik dapat segera memperoleh akses energi yang layak dan andal.
Menurutnya, pemanfaatan energi terbarukan melalui PLTS komunal perlu menjadi salah satu solusi, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan akses jaringan listrik.
“Kami mendorong agar usulan listrik desa dan bantuan pemasangan sambungan listrik segera ditindaklanjuti. Untuk desa yang sulit dijangkau jaringan, PLTS komunal layak dikaji.
Semakin cepat warga mendapat akses listrik yang andal, semakin besar peluang mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan,” ungkap Sugeng.
Dari sisi kebijakan, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar, menjelaskan bahwa pemerataan akses listrik nasional dipantau melalui dua indikator utama, yakni rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi rumah tangga.
Untuk mempercepat realisasi program, Kementerian ESDM berencana menggelar forum sinkronisasi Program Listrik Desa pada 1–3 Desember 2026. Forum tersebut bertujuan menyelaraskan usulan pemerintah daerah dengan rencana pelaksanaan pembangunan di lapangan.
Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan administrasi dan perizinan, khususnya dalam pengembangan PLTS komunal, agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan.
“Kami menyiapkan forum sinkronisasi Program Listrik Desa pada 1–3 Desember untuk menyelaraskan usulan daerah dengan rencana pelaksanaan. Untuk desa yang diusulkan mendapat PLTS komunal, kesiapan perizinan perlu diperhatikan sejak awal agar pembangunan bisa berjalan sesuai rencana,” jelas Wanhar.
Sementara itu, mewakili Gubernur Sumatera Selatan, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Hendriansyah mengungkapkan bahwa berdasarkan data Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, masih terdapat 21 desa yang membutuhkan akses listrik.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota melalui penyampaian surat untuk menghimpun usulan lokasi yang menjadi prioritas Program Listrik Desa.
Selain persoalan pemerataan akses, Hendriansyah juga menekankan pentingnya kesesuaian standar teknis dalam pembangunan jaringan listrik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, pembangunan infrastruktur kelistrikan harus memenuhi standar teknis ketenagalistrikan sehingga kualitas jaringan dan keandalan pelayanan kepada masyarakat dapat terjaga.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, General Manager PLN UID S2JB, Diksi Erfani Umar, menegaskan kesiapan PLN untuk mempercepat pelaksanaan program elektrifikasi desa, baik melalui pembangunan jaringan listrik maupun penyaluran Bantuan Pasang Baru Listrik.
Ia menyampaikan bahwa PLN segera menindaklanjuti penetapan penerima BPBL yang baru diterbitkan.
Sementara itu, pembangunan jaringan listrik desa di dua lokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan saat ini tengah berlangsung.
Selain memperluas jaringan, PLN juga melakukan pemeriksaan kondisi tiang listrik di sejumlah lokasi guna mengidentifikasi infrastruktur yang membutuhkan perbaikan maupun penggantian.
PLN turut menyiapkan transformator dengan kapasitas yang sesuai untuk meningkatkan kualitas tegangan sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik bagi pelanggan.
“PLN segera menindaklanjuti penetapan penerima Bantuan Pasang Baru Listrik yang baru diterbitkan. Pembangunan jaringan di dua lokasi di OKU Selatan juga sedang berjalan. Kami berkomitmen agar semakin banyak keluarga di desa dapat menikmati akses listrik yang andal untuk mendukung aktivitas belajar, menjalankan usaha, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini merupakan bagian dari kontribusi PLN dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pembangunan yang lebih merata,” terang Diksi.
Terkait rencana pengembangan PLTS komunal di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), PLN juga akan mengupayakan agar penyusunan studi kelayakan dapat berjalan beriringan dengan proses pengurusan sertifikat lahan.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat tahapan persiapan pembangunan sekaligus memastikan seluruh aspek teknis dan administrasi terpenuhi sebelum program direalisasikan.
Melalui penguatan sinergi antara PLN, Komisi XII DPR RI, Kementerian ESDM, dan pemerintah daerah, percepatan elektrifikasi desa diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau masyarakat yang selama ini masih membutuhkan akses listrik.
Pemerataan listrik bukan sekadar menghadirkan penerangan, melainkan juga menjadi fondasi penting dalam meningkatkan produktivitas masyarakat, membuka peluang usaha, mendukung kegiatan pendidikan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke wilayah pelosok.
PLN menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan kelistrikan yang merata, andal, dan berkelanjutan sebagai bagian dari kontribusi perusahaan dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Narahubung:
Iwan Arissetyadhi
Manajer Komunikasi & TJSL PLN UID S2JB
Telepon: (0711) 358355, 358671, 358804, 358859
Faks: (0711) 310376, 357440
Sekilas tentang PLN
PT PLN (Persero) merupakan BUMN yang bergerak di bidang ketenagalistrikan dan terus berkomitmen menghadirkan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Melalui agenda Transformasi 2.0, PLN mengusung visi menjadi Top 500 Global Company dan menjadi pilihan nomor satu pelanggan untuk solusi energi.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pertumbuhan usaha, digitalisasi secara end-to-end, percepatan transisi energi untuk mendukung target Net Zero Emissions (NZE), serta pengembangan proses bisnis dengan dukungan sumber daya manusia berkelas dunia. (vie)

