Banyuasin, beritakitanew.com – Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program nasional pembangunan 3 juta rumah melalui kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat dalam memiliki rumah pertama sekaligus mempercepat penanganan persoalan backlog atau kekurangan kebutuhan perumahan di Kabupaten Banyuasin.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyuasin, Drs. Edhy Haryono, M.S., melalui Kepala Bidang Pajak Daerah I Bapenda Banyuasin, Panca Al-Azhar, S.E., M.Si., dalam kegiatan Sosialisasi Perizinan Berusaha PBG/SLF Tahun 2026 yang diikuti para pengurus koperasi desa/kelurahan dan pengembang perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kecamatan Banyuasin III.
Dalam pemaparannya, Panca menjelaskan bahwa Kabupaten Banyuasin masih menjadi salah satu daerah dengan angka backlog perumahan cukup tinggi di Sumatera Selatan.
Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Banyuasin termasuk tiga besar daerah dengan persoalan perumahan, termasuk rumah tidak layak huni.
Bahkan, berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat sekitar 140.345 rumah tidak layak huni di wilayah Banyuasin.
Kondisi tersebut menjadi salah satu latar belakang pemerintah daerah dalam mempercepat kebijakan yang dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang layak.
“Ketika masyarakat ingin membeli rumah, ada sejumlah biaya yang harus dipersiapkan, mulai dari biaya akad, notaris, administrasi di BPN hingga pajak-pajak. Karena itu, pemerintah daerah hadir memberikan kemudahan melalui kebijakan pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.
Ia menerangkan, kebijakan pembebasan BPHTB tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, hingga peraturan pelaksana dan regulasi daerah.
Di tingkat Kabupaten Banyuasin, kebijakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 92 Tahun 2024 tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Panca juga menjelaskan sejumlah kriteria penerima fasilitas pembebasan BPHTB bagi MBR. Di antaranya, pemohon belum pernah memiliki rumah atau sedang membeli rumah pertama, dengan batas penghasilan maksimal Rp7 juta per bulan bagi yang belum menikah dan Rp8 juta per bulan bagi yang telah menikah.
Selain itu, rumah yang menjadi objek fasilitas tersebut harus memenuhi ketentuan luas bangunan maksimal 36 meter persegi dan luas tanah paling tinggi 150 meter persegi.
Untuk memperoleh fasilitas pembebasan BPHTB, masyarakat harus mengajukan permohonan validasi kepada Bapenda Kabupaten Banyuasin melalui loket pelayanan yang tersedia di Mal Pelayanan Publik, termasuk di CGC, kawasan OPI Mall dan Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.
Adapun persyaratan yang harus disiapkan meliputi KTP pemohon, surat keterangan penghasilan, surat keterangan belum memiliki rumah dari kepala desa/lurah atau pimpinan tempat bekerja, serta surat kuasa apabila pengurusan diwakilkan.
Pemohon juga perlu melengkapi dokumen pendukung berupa fotokopi sertifikat tanah, NPWP pengembang, NPWP pemohon, dokumen SP3 dari pihak perbankan, bukti transaksi pembelian, serta dokumen lain yang diperlukan untuk proses pemeriksaan dan validasi.
Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan, Bapenda akan memproses penerbitan Surat Keterangan Bebas BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Lebih lanjut, Panca mengungkapkan bahwa hingga September 2026, Bapenda Kabupaten Banyuasin telah menerbitkan sebanyak 5.714 surat pembebasan BPHTB untuk objek rumah MBR.
Dari kebijakan tersebut, nilai insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat mencapai sekitar Rp24,457 miliar.
“Ini merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah daerah kepada masyarakat. Memang ada konsekuensi terhadap berkurangnya penerimaan BPHTB, tetapi manfaatnya langsung dirasakan masyarakat karena dapat mengurangi biaya dalam proses kepemilikan rumah,” ungkapnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan sekadar insentif perpajakan, melainkan bentuk dukungan fiskal pemerintah daerah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus menyukseskan program nasional pembangunan 3 juta rumah.
Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan kondisi pendapatan daerah Kabupaten Banyuasin. Dari total pendapatan APBD sekitar Rp2,4 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih berada di kisaran Rp400 miliar, sementara sebagian besar pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.
Adapun kontribusi pajak daerah terhadap total pendapatan masih relatif terbatas. Meski demikian, Bapenda terus berupaya meningkatkan penerimaan daerah dengan target PAD pada 2027 mendekati Rp400 miliar.
Panca menegaskan, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dan pemberian kemudahan bagi masyarakat.
“Walaupun ada pengurangan penerimaan BPHTB dari segmen masyarakat berpenghasilan rendah, nilai sekitar Rp24,5 miliar tersebut pada dasarnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat sosial dan ekonomi. Harapannya, semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah pertama yang layak dan terjangkau,” tutupnya. (vie)

