Palembang, beritakitanew.com – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Sumatera Selatan (Sumsel) menyita sebanyak 44 objek aset berupa tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai Rp286,27 miliar.
Penyitaan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) periode 2012–2016.
Pengamanan aset tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Palembang, Kamis (12/11/2026).
Selain penyitaan, penyidik juga melakukan pemasangan plang tanda penyitaan secara serentak di sejumlah wilayah sejak pekan sebelumnya hingga Kamis (12/11/2026).
Dari total 44 objek yang disita, sebanyak 38 objek berada di wilayah Sumatera Selatan dengan nilai sekitar Rp24,27 miliar.
Rinciannya, tiga bidang tanah di Kota Palembang senilai Rp3,93 miliar, enam objek di Kota Prabumulih senilai Rp7,08 miliar, serta 29 objek di Kabupaten Ogan Ilir senilai Rp13,25 miliar.
Sementara itu, enam objek lainnya berada di luar Sumatera Selatan. Masing-masing terdiri dari dua objek di Jakarta Selatan senilai Rp248,7 miliar, satu objek di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, senilai Rp4,3 miliar, satu objek di Kota Tangerang senilai Rp2,5 miliar, serta dua objek di Kota Depok senilai Rp6,5 miliar.
Perkara dugaan korupsi ini bermula dari pemberian fasilitas pembiayaan LPEI kepada PT Duta Sarana Tehnology yang kemudian menyisakan kewajiban macet sebesar 9 juta dolar Amerika Serikat (AS).
Kondisi tersebut diduga terjadi akibat adanya kelalaian dalam pemeriksaan kelayakan pembiayaan serta penilaian risiko.
Selanjutnya, LPEI kembali memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT Maxima Inti Finance sebesar 47,5 juta dolar AS melalui 17 kali pencairan.
Pembiayaan tersebut diduga digunakan untuk menutupi pembiayaan bermasalah sebelumnya tanpa didukung proses verifikasi dokumen dan jaminan yang memadai.
Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka berdasarkan dua laporan polisi tertanggal 22 Januari 2025.
Lima di antaranya berasal dari unsur internal LPEI, masing-masing berinisial FH, NH, DSD, IS, dan AS. Sementara satu tersangka lainnya berinisial DM merupakan Direktur Utama PT Maxima Inti Finance saat peristiwa tersebut terjadi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 37/SR/LHP/DJPI/PKN.01/09/2025 tertanggal 4 September 2025, perkara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 43.617.739,13 dolar AS atau sekitar 43,62 juta dolar AS.
Pemasangan plang penyitaan pada seluruh objek aset dilakukan untuk memastikan aset tersebut tetap aman dan tidak dialihkan kepada pihak lain selama proses hukum berlangsung.
Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi penyidik dalam menelusuri serta mengamankan aset yang berkaitan dengan perkara guna mendukung pemulihan kerugian keuangan negara.
Kabagops Kortastipidkor Polri Kombes Pol. Ahmad Yusuf Afandi, S.H., S.I.K., M.M. menegaskan, penyitaan serentak di sejumlah wilayah tersebut merupakan bentuk keseriusan Polri dalam mengamankan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
“Kami memastikan seluruh rangkaian kegiatan penyitaan dan pengamanan aset di lapangan berjalan aman, tertib, dan terukur sebagai bentuk komitmen nyata Polri dalam menyelamatkan keuangan negara,” ujar Ahmad Yusuf Afandi.
Senada, Kasubdit 1 Penindakan Kortastipidkor Polri Kombes Pol. Danny Haposan ABS Sianipar, S.I.K., M.H. mengatakan, penyidik masih terus melakukan penelusuran terhadap kemungkinan adanya aset lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Penyidik tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta hak hukum para tersangka, sembari terus melacak aset-aset lain yang terafiliasi dengan perkara ini guna memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa Polda Sumsel memberikan dukungan penuh terhadap langkah penegakan hukum yang dilakukan Kortastipidkor Polri, terutama dalam pengamanan aset yang berada di wilayah Sumatera Selatan.
Menurutnya, sinergi antara Kortastipidkor Polri dan Polda Sumsel menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan profesional dan sesuai ketentuan.
“Polda Sumsel mendukung penuh setiap langkah penegakan hukum yang presisi dan berintegritas demi menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” ungkap Nandang Mu’min Wijaya.
Melalui penyitaan 44 objek aset tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pembiayaan LPEI sekaligus mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara.
Proses penelusuran aset lainnya pun masih terus dilakukan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta prinsip penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. (Ril/vie)

