Palembang, beritakitanew.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan bagi pelaku tindak pidana.
Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah baru dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih humanis, sekaligus mengedepankan pembinaan dan pemulihan sosial di tengah masyarakat.
Dukungan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kejaksaan Negeri Palembang, Pemerintah Kota Palembang, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Palembang. Kegiatan berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Palembang, Selasa (10/11/2026).
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyambut baik terjalinnya kerja sama lintas lembaga tersebut. Menurutnya, kesepakatan yang telah ditandatangani harus diwujudkan melalui langkah nyata dan tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial.
Ia menegaskan, Pemkot Palembang siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sebagai bentuk tindak lanjut dari regulasi yang berlaku.
Ratu Dewa juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejaksaan Negeri Palembang serta Kepala Bapas Kelas I Palembang atas inisiatif dan kolaborasi yang telah dibangun.
Sementara itu, Plt Kepala Bapas Kelas I Palembang, Joni Ihsan, menyatakan dukungannya terhadap kerja sama tersebut. Ia berharap sinergi antarlembaga dapat berjalan optimal sehingga penerapan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan dapat terlaksana dengan baik.
Menurutnya, kolaborasi ini menjadi bagian penting dalam mendorong sistem penegakan hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali berperan positif di tengah masyarakat.
Senada dengan itu, Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Muhammad Nasir, mengapresiasi dukungan Pemkot Palembang dan Bapas Kelas I Palembang dalam merealisasikan kerja sama tersebut.
Ia berharap kolaborasi lintas lembaga ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung penerapan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, sekaligus memperkuat sistem penegakan hukum yang lebih humanis, berkeadilan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Palembang.
Melalui kerja sama ini, ketiga lembaga diharapkan mampu membangun koordinasi yang berkelanjutan sehingga pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan dapat berjalan efektif serta menjadi alternatif pemidanaan yang mengedepankan pembinaan dan tanggung jawab sosial. (vie)

