Ratu Dewa Tegaskan Hibah APBD Harus Transparan dan Tepat Sasaran, Fatoni Dorong Optimalisasi PAD Palembang

berita kita new
6 Min Read

Palembang, beritakitanew.com – Wali Kota Palembang Drs. H. Ratu Dewa, M.Si menegaskan bahwa pemberian dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilakukan secara transparan, selektif, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegasan tersebut disampaikan Ratu Dewa dalam kegiatan Sosialisasi Mekanisme Kebijakan Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD, dengan menghadirkan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, beserta jajaran sebagai narasumber.

Ratu Dewa mengatakan, sosialisasi tersebut penting untuk menyamakan persepsi seluruh pihak terkait mekanisme dan ketentuan pemberian hibah.

Pasalnya, selama ini masih ditemukan perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan kebijakan hibah di lingkungan pemerintah daerah.

Menurutnya, pemberian hibah bukan merupakan hak yang otomatis diterima setiap tahun. Penganggarannya harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah setelah kebutuhan belanja wajib dan prioritas pembangunan terpenuhi, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta alokasi wajib untuk sektor pendidikan dan infrastruktur.

Ia juga mengingatkan bahwa keterbatasan ruang fiskal Kota Palembang mengharuskan setiap usulan hibah dikaji secara cermat. Sebab, setiap anggaran yang bersumber dari APBD merupakan uang rakyat sehingga penggunaannya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam mekanismenya, seluruh usulan hibah harus disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota pada tahapan perencanaan, dengan tembusan kepada perangkat daerah terkait.

Usulan tersebut harus terlebih dahulu tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS hingga penganggaran dalam APBD.

Untuk perencanaan Tahun Anggaran 2028, proses pengusulan dimulai pada Desember 2026 melalui penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.

Sementara itu, forum perangkat daerah dijadwalkan paling lambat berlangsung pada akhir Februari 2027.

Ratu Dewa meminta setiap proposal hibah disusun secara lengkap, jelas, terukur, dan memiliki peruntukan spesifik sesuai kebutuhan.

Persyaratan administrasi serta legalitas calon penerima juga wajib dipenuhi, termasuk ketentuan bagi instansi vertikal maupun badan dan lembaga yang mengajukan bantuan.

Ia menegaskan, dana hibah tidak diperuntukkan bagi belanja operasional seperti honorarium, perjalanan dinas, maupun alat tulis kantor (ATK).

Pemberian hibah juga tidak bersifat rutin atau berkesinambungan, sehingga kegiatan yang dibiayai harus dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran sesuai ketentuan.

Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai aturan, perangkat daerah terkait diminta melakukan evaluasi secara objektif terhadap aspek legalitas, administrasi, serta kesesuaian usulan dengan sasaran pembangunan daerah.

Proses evaluasi harus dilakukan secara profesional, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak disertai janji pemberian hibah di luar mekanisme yang berlaku.

Selain itu, seluruh tahapan pemberian hibah wajib dicatat secara tertib melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mulai dari pengajuan, evaluasi, penganggaran hingga penyaluran.

Penyaluran hibah sendiri hanya dapat dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Penerima hibah juga wajib menggunakan dana sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), menyampaikan laporan pertanggungjawaban, serta mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan ke kas daerah.

Menurut Ratu Dewa, pengelolaan hibah yang tertib dan akuntabel juga menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui indikator Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), sekaligus sebagai tindak lanjut atas rekomendasi KPK dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Karena itu, ia menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bersama Bapperida, BPKAD, dan Inspektorat, untuk menindaklanjuti hasil sosialisasi dengan menyusun alur kerja yang jelas.

Mulai dari mekanisme penerimaan proposal, proses verifikasi, batas waktu pengusulan hingga penyampaian hasil evaluasi kepada pihak pengusul.

Sementara itu, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, menekankan pentingnya keselarasan pemahaman antara pihak pemberi dan penerima hibah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Fatoni menjelaskan, terdapat sejumlah tahapan yang harus dipatuhi dalam proses pemberian hibah. Penerima terlebih dahulu mengajukan proposal yang memuat rincian kebutuhan dan peruntukan dana secara jelas. Selanjutnya, pemerintah daerah sebagai pemberi hibah melakukan verifikasi sebelum menetapkan penerima bantuan.

“Penggunaannya juga harus sama dengan proposal yang diajukan. Kemudian pemberi hibah melakukan verifikasi, baru kemudian menetapkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, penerima hibah memiliki tanggung jawab penuh terhadap dana yang diterima. Oleh karena itu, penggunaan dana hibah harus sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku, karena nantinya menjadi objek pemeriksaan oleh lembaga auditor.

Dalam kesempatan tersebut, Fatoni juga mengapresiasi capaian pengelolaan keuangan daerah yang dinilai cukup baik berdasarkan penilaian berbagai lembaga pemeriksa, termasuk BPK dan auditor lainnya.

Menurutnya, sosialisasi ini sekaligus menjadi momentum untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, DPRD hingga organisasi kemasyarakatan agar pengelolaan hibah berjalan sesuai aturan.

Tak hanya membahas mekanisme hibah, Fatoni juga mendorong Pemerintah Kota Palembang untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia memaparkan lima strategi utama yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD, yakni intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), digitalisasi, serta inovasi.

Fatoni menilai, Kota Palembang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Karena itu, diperlukan sinergi dan keterlibatan seluruh elemen agar potensi tersebut dapat dikelola secara maksimal.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kota Palembang berharap seluruh lembaga penerima maupun calon penerima hibah semakin memahami ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, pemberian hibah dapat berjalan tertib, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan Kota Palembang. (vie)

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *